Melampaui PDB Di Indonesia, Produk Domestik Bruto (PDB) rutin diumumkan setiap triwulan dan sering dijadikan tolok ukur utama untuk menilai kondisi perekonomian serta dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Namun, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan apakah PDB benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Melampaui PDB, mencari indikator kesejahteraan sejati
Pada tahun 2024, PDB Indonesia mencapai Rp22.139 triliun atau sekitar 1,54 triliun dolar AS, menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan peringkat ke-16 di dunia secara nominal. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen, angka ini dianggap stabil di tengah ketidakpastian global. Namun, keberhasilan makro tersebut dinilai menutupi berbagai masalah struktural, seperti tingginya ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan kualitas pekerjaan yang belum merata.
Ekonom terkemuka seperti Amartya Sen dan Joseph Stiglitz menyoroti keterbatasan PDB sebagai indikator kesejahteraan. PDB tidak mampu merepresentasikan distribusi kekayaan, kualitas hidup, ataupun akses terhadap layanan dasar. Gini ratio Indonesia pada 2024 masih cukup tinggi di angka 0,381, menandakan ketimpangan yang signifikan. Selain itu, 8,57 persen dari total penduduk—sekitar 24 juta jiwa—masih hidup dalam kemiskinan.
Meskipun PDB per kapita tahun 2023 mencapai Rp78,6 juta per tahun (sekitar Rp6,55 juta per bulan), kenyataannya masih banyak warga yang belum menikmati akses merata terhadap pendidikan, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, para ekonom mendorong agar pemerintah menggunakan indikator yang lebih komprehensif—seperti indeks pembangunan manusia (IPM), pemerataan akses, dan kualitas hidup—untuk merancang kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
