Jakarta, 28 Mei 2025 – Kasus hukum yang melibatkan artis kontroversial Nikita Mirzani terus menjadi sorotan publik. Setelah ditahan sejak 4 Maret 2025 atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita kini menghadapi gugatan wanprestasi senilai Rp 100 miliar yang ia ajukan sendiri terhadap Reza.
Nikita Mirzani: Gugatan Rp 100 Miliar dan Proses Hukum yang Berlanjut
Latar Belakang Kasus
Permasalahan bermula pada November 2024, ketika asisten pribadi Nikita, Mail Syahputra, dihubungi oleh pihak Reza Gladys untuk meminta bantuan dalam mempromosikan produk skincare milik Reza. Komunikasi dilakukan secara lisan, dan Nikita menerima pembayaran sekitar Rp 4 miliar, sebagian melalui transfer dan sebagian tunai. Namun, hubungan kerja sama ini berujung pada laporan polisi dari Reza Gladys yang menuduh Nikita melakukan pemerasan dan pencucian uang.
Gugatan Wanprestasi
Merasa dirugikan secara moral dan materiil, Nikita melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid, sebesar Rp 100 miliar. Gugatan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran perjanjian lisan terkait promosi produk skincare tersebut. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Mei 2025, namun ditunda hingga 11 Juni 2025 karena ketidakhadiran tiga pihak turut tergugat, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan PT Bumi Parama Wisesa .
Nikita Mirzani: Gugatan Rp 100 Miliar dan Proses Hukum yang Berlanjut
Status Hukum Nikita Mirzani
Sementara itu, proses hukum terhadap Nikita masih berlangsung. Berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus P. Sembiring, telah mengajukan permintaan gelar perkara khusus untuk mempercepat proses hukum dan meminta transparansi dalam penanganan kasus ini, termasuk pemeriksaan barang bukti elektronik seperti ponsel milik Nikita dan pihak terkait .
Masa penahanan Nikita telah diperpanjang beberapa kali dan saat ini dijadwalkan hingga 1 Juni 2025 . Kuasa hukumnya berharap agar proses hukum segera mencapai tahap P21 agar kasus ini dapat disidangkan.
Penutup
Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys mencerminkan kompleksitas hubungan kerja sama tanpa perjanjian tertulis yang dapat berujung pada permasalahan hukum serius. Publik menantikan kelanjutan proses hukum ini dan berharap keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.
